2 TAP

Setelah anda menyimak materi Inisiasi-2 ini tentang 'Peradilan Koneksitas';  anggap apabila saja anda adalah seorang ahli/konsultan hukum, dan anda diminta mengutarakan pandapat anda tentang:

1). seberapa efektifkah dalam 'ide' maupun 'praksis' keberlakuan sistem peradilan koneksitas yang ada/berlaku di negara kita indonesia ini?;

2). dalam suatu perkara koneksitas, Anda diminta mengidentifikasi permasalahan apa saja yang krusial, yang menjadikan efektif/tidaknya  peradilan koneksitas itu dan apa rekomendasi anda untuk hal ini? 

Jawaban anda dibatasi 'tidak melebihi 750 kata'.

1. Sistem peradilan koneksitas atau biasa disebut dengan "network justice" adalah sistem peradilan yang mengutamakan pendekatan mediasi atau penyelesaian sengketa secara damai melalui jaringan atau konektivitas antara para pihak yang terlibat. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta mengurangi beban kerja pengadilan.

Namun, dalam prakteknya, efektivitas sistem peradilan koneksitas di Indonesia masih menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum dan praktisi hukum mengkritik sistem ini karena dianggap mengabaikan keadilan dan memperkuat peran elit atau kelompok yang memiliki akses dan kekuasaan yang lebih besar dalam jaringan atau konektivitas tersebut.

Selain itu, masih banyak terjadi praktik-praktik yang tidak etis atau korupsi dalam sistem peradilan koneksitas. Misalnya, terdapat kasus-kasus di mana penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan koneksitas dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan adil, di mana pihak yang lebih kuat atau berpengaruh dapat memanfaatkan konektivitasnya untuk meraih keuntungan yang lebih besar.

Namun, di sisi lain, ada juga beberapa keberhasilan dalam penerapan sistem peradilan koneksitas di Indonesia. Beberapa kasus sengketa antara korporasi dan masyarakat lokal berhasil diselesaikan secara damai melalui mediasi dan dialog antara para pihak, yang diawasi oleh pihak ketiga yang netral.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan koneksitas di Indonesia, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam penyelesaian sengketa melalui sistem ini. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus memastikan bahwa sistem peradilan koneksitas diterapkan secara profesional dan tidak diskriminatif, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang tidak etis dan korupsi di dalam sistem tersebut.

Selain itu, perlu juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk mendapatkan keadilan, sehingga mereka dapat memanfaatkan sistem peradilan koneksitas dengan lebih efektif dan meraih hasil yang lebih adil dan transparan.

2.Perkara koneksitas adalah perkara yang melibatkan beberapa pihak atau beberapa perkara yang saling terkait, sehingga diadakan penggabungan perkara oleh pengadilan untuk memudahkan penyelesaian. Dalam hal ini, terdapat beberapa permasalahan krusial yang dapat mempengaruhi efektifitas peradilan koneksitas, yaitu:

1. Kesulitan dalam koordinasi antara pengadilan yang berbeda: Dalam kasus koneksitas, terdapat kemungkinan bahwa perkara yang tergabung berasal dari pengadilan yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam koordinasi antara pengadilan yang berbeda, yang dapat memperlambat penyelesaian perkara.

2. Perbedaan pendapat hakim: Dalam perkara koneksitas, terdapat kemungkinan bahwa hakim yang memimpin perkara memiliki pendapat yang berbeda dalam menyelesaikan perkara. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesimpulan yang adil dan merugikan salah satu pihak.

3. Overload kerja hakim dan pengadilan: Dalam perkara koneksitas, terdapat kemungkinan bahwa jumlah perkara yang tergabung sangat banyak, sehingga dapat menyebabkan overload kerja hakim dan pengadilan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian perkara.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, saya merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara pengadilan yang berbeda: Peningkatan koordinasi dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan antara hakim dari pengadilan yang berbeda untuk membahas perkara yang tergabung dalam koneksitas.

2. Menyediakan panduan yang jelas tentang penyelesaian perkara koneksitas: Panduan yang jelas tentang penyelesaian perkara koneksitas dapat membantu hakim dalam merumuskan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

3. Meningkatkan jumlah hakim dan staf pengadilan: Peningkatan jumlah hakim dan staf pengadilan dapat membantu mengurangi overload kerja yang dapat memperlambat penyelesaian perkara.

4. Mengadakan pelatihan untuk hakim dan staf pengadilan: Pelatihan dapat membantu hakim dan staf pengadilan dalam memahami dan mengatasi permasalahan yang muncul dalam perkara koneksitas.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi di atas, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas peradilan koneksitas dan mempercepat penyelesaian perkara secara adil dan efisien.