Maraknya Praktik Kolusi dalam Penyelenggaraan Kebijakan Otonomi Daerah,Tinjauan Persoalan dan Implikasinya

 Maraknya Praktik Kolusi dalam Penyelenggaraan Kebijakan Otonomi Daerah,Tinjauan Persoalan dan Implikasinya

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang maraknya praktik kolusi di dalam pemerintahan yang menjadi isu krusial dalam penyelenggaraan kebijakan Otonomi Daerah. Fenomena ini seolah menjadi rahasia umum dalam kehidupan sehari-hari, bahkan muncul adagium bahwa koneksi juga menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang di dunia pemerintahan. Tulisan ini mengeksplorasi akar permasalahan, dampak negatif, serta pentingnya penanggulangan praktik kolusi demi menciptakan kebijakan Otonomi Daerah yang lebih bermartabat dan berintegritas.

1. Pendahuluan

Praktik kolusi di dalam pemerintahan menjadi salah satu persoalan yang mengiringi implementasi kebijakan Otonomi Daerah. Terlepas dari upaya untuk memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan melayani masyarakat, masalah kolusi menjadi penghambat bagi terwujudnya tujuan tersebut. Dalam keseharian, praktek kolusi telah merasuk begitu dalam sehingga masyarakat pun merasa bahwa kesuksesan di dunia pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh prestasi semata, melainkan oleh jaringan koneksi yang dimiliki individu.

2. Akar Permasalahan

Maraknya praktik kolusi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah lemahnya kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemerintahan. Kurangnya pemahaman akan dampak negatif dari praktek kolusi telah menjadikan fenomena ini semakin meluas dan merusak mekanisme kebijakan Otonomi Daerah yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik.

3. Dampak Negatif Praktik Kolusi

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Setiawan (2019), praktik kolusi dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah telah menggerus integritas pemerintahan dan menyebabkan penyelewengan dana publik.Praktik kolusi dalam penyelenggaraan kebijakan Otonomi Daerah membawa dampak yang merugikan. Korupsi dan nepotisme yang kerap terkait dengan kolusi menggerus integritas pemerintahan, menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan dana publik, dan ketidakadilan bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

4. Penanggulangan Praktik Kolusi

Penanggulangan praktik kolusi perlu menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan kebijakan Otonomi Daerah yang lebih bermartabat. Hal ini memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

5. Kesimpulan

Maraknya praktik kolusi dalam penyelenggaraan kebijakan Otonomi Daerah adalah persoalan serius yang harus dihadapi dengan tekad yang kuat. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya kolusi, menerapkan transparansi dan akuntabilitas, serta menguatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum, diharapkan kebijakan Otonomi Daerah dapat benar-benar melayani kepentingan publik dan menghindari praktek kolusi yang merusak.

Referensi:

1. Setiawan, A. (2019). Praktik Kolusi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 15(2), 156-172.

2. Hidayat, B., & Riyadi, H. (2020). Koneksi dan Kebijakan Otonomi Daerah: Sebuah Analisis Kritis. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 22(3), 328-342.

3. Puspitasari, D., & Yusuf, A. (2021). Implikasi Praktik Kolusi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 45-60.