Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2023

ultah

Hari ini adalah hari ulang tahun saya sesuai passport 6 Mei (yang asli:6 Nov.Saya merasa sangat bersyukur dan senang karena mendapatkan hadiah ulang tahun dari majikan saya.  Saya merasa sangat berterima kasih kepada majikan saya dan berdoa agar Tuhan memberkati beliau dengan banyak keberhasilan dan kemakmuran dalam bisnisnya.   hadiah ulang tahun ini juga menjadi pengingat bagi saya untuk selalu berusaha lebih keras lagi dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan saya. Saya merasa sangat beruntung memiliki majikan yang peduli dan perhatian terhadap pembantunya. Saya akan selalu mengingat dan menghargai hadiah ulang tahun ini sebagai momen yang spesial dan membahagiakan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan atas hadiah ulang tahun ini dan semoga saya selalu diberkati dengan kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan.  

5 hukum perusahaan

  Jelaskan tujuan serta manfaat dari  good corporate governance ! Tujuan dari Good Corporate Governance (GCG) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kontrol internal dan pengawasan atas kegiatan perusahaan, serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang diakui secara internasional. Manfaat dari penerapan GCG dalam hukum perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kepercayaan investor - Dengan adanya GCG, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan, karena mereka percaya bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan transparan. 2. Meningkatkan kinerja perusahaan - Dengan adanya GCG, perusahaan dapat meningkatkan kinerja mereka karena mereka memiliki sistem pengawasan dan kontrol yang kuat, serta manajemen yang berkualitas. 3...

5 hukum internasional

Andi adalah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Singapura. Dia diangkat sebagai konsul Indonesia di Singapura selama 4 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021. Pada tanggal 15 Februari 2023, Andi didakwa oleh pihak keamanan Singapura karena dituduh melakukan pelanggaran hukum di Singapura. Apa yang harus dilakukan oleh Andi sebagai konsul Indonesia di Singapura? Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam hal ini? Sebagai konsul Indonesia di Singapura, Andi memiliki kekebalan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961. Kekebalan diplomatik memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan hukum yang mungkin dikenakan pada Andi oleh pihak keamanan Singapura selama masa tugasnya sebagai konsul. Namun, kekebalan diplomatik tidak berarti bahwa Andi tidak dapat dikenakan tindakan hukum sama sekali. Pihak keamanan Singapura masih dapat melakukan tindakan hukum terhadap Andi jika terdapat bukti yang kuat bahwa Andi melanggar huku...

hukum adat

  Menurut Anda, apakah anak angkat merupakan ahli waris dari kedua orang tua angkatnya? Jelaskan dan berikan alasannya!  Anak angkat bukanlah ahli waris dari kedua orang tua angkatnya secara otomatis. Hal ini disebabkan karena hak waris terhadap harta peninggalan hanya dapat diterima oleh ahli waris yang ditentukan oleh hukum. Namun demikian, di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang memberikan perlindungan terhadap anak angkat, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa anak angkat dapat dicatatkan dalam akta kelahiran sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Mengenai Anak Angkat...

5 ilmu perundang undangan

  Forum ini akan membahas permasalahan mengenai adanya pergeseran fungsi legislasi antara Presiden dan DPR, sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan besar dalam pembentukan Undang-Undang, khususnya dalam pengajuan dan pembahasan RUU. Berbeda dengan setelah perubahan UUD 1945, dimana DPR dan Presiden memiliki kewenangan yang hampir berimbang dalam pembentukan Undang-Undang. Jelaskan pendapat Saudara mengenai perbedaan kewenangan Presiden dan DPR tersebut dalam pembentukan Undang-Undang sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945! Sebelum perubahan UUD 1945, kewenangan Presiden dan DPR dalam pembentukan Undang-Undang adalah sebagai berikut: 1. Presiden memiliki hak veto terhadap setiap Undang-Undang yang disetujui oleh DPR. Veto Presiden bisa menjadi penghalang utama bagi pengesahan Undang-Undang, karena Undang-Undang hanya bisa disahkan jika mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, yakni Presiden dan DPR. 2. DPR memiliki kewenan...

tugas ilmu perundang-undangan

  Soal Polemik Aset Akademi TNI, Pemkot Magelang Akan Ikuti Keputusan Presiden   Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Jawa Tengah, akan mengikuti keputusan Presiden JokoWidodo terkait polemik aset eks Mako Akabri. "Iya jelas.Kami menyerahkan kepada Bapak Presiden, karena Bapak Presiden adalah kuasa pengelola aset negara, jadi semua aset negara ini di bawah kewenangannya," kata Sekretaris Daerah Kota Magelang, Joko Budiyono, kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).  Joko mengaku telah melayangkan surat ke Istana tidak lama setelah logo TNI terpasang di muka atas gedung kantor Wali Kota di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Kota Magelang, Rabu (26/8/2021) lalu. surat...

tugas 2 Hukum Telematika

  Kasus hate speech atau ujaran kebencian di media sosial bukanlah hal baru di Indonesia. Banyak yang sudah terjerat hukum akibat ujaran kebencian yang dilontarkan para pelaku di media sosial. Diantaranya kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh musisi Indonesia, Ahmad Dhani dalam tweeter pribadinya, kasus Jonru Ginting dalam facebooknya, kasus grup Saracen, sebuah grup bayaran yang dapat dipesan untuk memposting berita, informasi dan foto palsu yang memuat fitnah, propaganda dan ujaran kebencian dan masih banyak kasus yang berkaitan dengan hate speech. Soal : 1. Klasifikasikan apa saja yang termasuk ujaran kebencian dan apa dasar hukumnya. Jelaskan. 2.dasar hukumnya Jika seseorang memberikan komentar negatif terhadap suatu konten di media sosial, apakah termasuk ke dalam ujaran kebencian (hate speech). Berikan pendapat saudara disertai dengan dasar hukumnya. 3. Termasuk ke dalam delik apakah ujaran kebencian? Apakah sama antara ujaran kebencian dengan pencemaran n...

tugas 2 hukum perbankan

  Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal ini ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1). Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.  Tindak pidana tersebut ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2) 1.  Uraikan   siapa para     pihak  yang dapat dikategorikan sebagai pihak  terafiliasi   yang tercantum   dalam     Pasal 47  Undang-Undang Perbankan dimaksud? Pihak terafiliasi yang dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang...

tugas 2 arbirase mediasi dan negosiasi

  Permasalahan 1 Mediasi dilakukan baik diluar pengadilan maupun terintegrasi dalam perkara di pengadilan. Banyak sengketa bisnis yang melakukan Mediasi diluar pengadilan secara sukarela sesuai ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Adapun setiap perkara yang telah diregister perkara baik peradilan agama maupun peradilan umum wajib menempuh mediasi terlebih dahulu kecuali perkara yang ditentukan dalam ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasar ketentuan diatas, anda diminta untuk menunjukan aturan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara wajib menempuh Mediasi dan yang dikecualikan. 2.Permasalahan 2 Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Seringkali penggugat mencabut gugatannya k...